Perubahan Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan dan Tumbuhnya
Semangat Kebangsaan

A. Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat ke Indonesia

  1. Latar Belakang dan Tujuan Kedatangan Bangsa Barat
    Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat yang memiliki teknologi pelayaran, menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan perdagangan. Namun dalam perkembangan selanjutnya bangsa Barat tidak hanya berdagang di Indonesia, tetapi juga menjadikan bangsa Indonesia sebagai salah satu wilayah jajahannya. Bangsa Barat terutama Eropa menjelajahi hingga ke Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah, seperti cengkeh, lada, dan pala. Rempah-rempah tersebut menjadi komodiats
    perdagangan yang paling diminati di dunia Barat. Setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, bangsa Eropa paling banyak terkena imbasnya. Portugis dan Spanyol yang mengalami kesulitan ekonomi kemudian memutuskan untuk mengadakan penjelajahan samudera untuk mencari kekeyaan dan mencari daerah jajahan yang kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa
    Eropa lainnya, yaitu Inggris dan Belanda.Secara umum, kedatanmgan bangsa Eropa ke Asia termasuk ke Indonesia dilandasi
    keinginan mereka untuk berdagang, menyalurkan jiwa penjelajah, dan menyebarkan agama. Adapun latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia antara lain sebagai berikut.
    a. Runtuhnya Kekaisaran Romawi
    Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Agustus yang kekuasannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Namun, setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 M berakibat pada
    kemunduran jalinan dagang antara Asia dan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Zaman kemunduran ini disebut dengan istilah zaman kegelapan (dark ages).
    b. Revolusi Industri
    Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya Revolusi Industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasilhasil industrinya. Salah satu pengaruh Revolusi Industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan
    transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan musim uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa Barat.
    Penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan. Selain penemuan mesin uap, Revolusi Industri didukung berbagai penemuan lain, seperti kompas dan mesin pemintal. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa Barat untuk melakukan berbagai petualangan.
    c. Penjelajahan Samudra
    Bangsa Eropa terkenal dengan kemahirannya dalam pelayaran. Berikut faktor-faktor yang mendorong penjelajahan samudra.
    1) Adanya semangat penaklukan (reconquesta) terhadap orang-orang yang beragama Islam.
    2) Jatuhnya Konstantinopel, ibu kota umperium ke tangan Kesultanan Turki Usmani tahun 1453.
    3) Adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi, dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain.
    4) Adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempa.
    5) Kisah penjelajahan Marcopolo (1254-1324), seorang pedagang dari Venesia, Italia ke Cina yang dituangkan dalam buku Book of various Experience.
    6) Ingin memperoleh keuntungan / kekayaan yang sebanyak-banyaknya.
    7) Adanya teori Copernicus dan Galileo Galilei.
    8) Ambisi 3G (gold, glory, dan gospel)
    d. Perkembangan Ilmu Pengetahuan
    Kemajuan teknologi pada saat itu juga mendorong bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan yang pada akhirnya menemukan Nusantara. Penemuan seperti kompas, navigasi, dan mesiu juga menjadi hal yang sangat penting. Hal itu dibuktikan dengan
    ditemukannya Benua Amerika oleh Colombus. Tujuan bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia disebut dengan konsep 3G sebagai
    berikut:
    a. Gold (Mencari Kekayaan)
    Memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang, serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Waktu itu yang dituju terutama Guinea dan rempah-rempah dari Timur.
    c. Glory (Mencari Kejayaan, Kekuasaan, dan Kemenangan) Memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan dalam kaitan ini mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. d. Gospel (Menyebarkan Agama)
    Menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama.
  2. Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat ke Indonesia
    a. Kedatangan Bangsa Portugis
    Bangsa Portugis telah berhasil mencapai India (Kalikut) tahun 1498. Bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagangnya di Goa (di India) pada tahun 1509. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque tahun 1512 Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempahrempah. Selain mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen (Katolik) dengan tokohnya yang terkenal adalah
    Fransiskus Xaverius. Portugis ini tidak hanya memuaskan kegiatannya di Indonesia bagian timur (Maluku), tetapi juga ke Indonesia bagian barat (Pajajaran). Pada tahun 1522, Portugis datang ke Pajajaran di bawah pimpinan Henry Leme dan disambut baik oleh Pajajaran dengan maksud agar Portugis mau membantu dalam menghadapi ekspansi Demak. Terjadilah Perjanjian Sunda Kelapa (1522) antara Portugis dan Pajajaran yang isinya sebagai berikut.
    1) Portugis diizinkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa.
    2) Pajajaran akan menerima barang-barang yang dibutuhkan dari Portugis termasuk senjata.
    3) Portugis akan memperoleh lada dari Pajajaran menurut kebutuhannya.
    b. Bangsa Spanyol
    Setelah bangsa Portugis, rombongan ekspedisi penjelajahan samudra bangsa Spanyol juga sampai ke Indonesia. Pimpinan ekspedisi adalah Ferdinand Magelhaens dan Sebastian del Cano. Mereka sampai di Filipina tahun 1521. ferdinand meninggal dalam suatu pertempuran di Filipina. Penjelajahan dilanjutkan oleh Sebastian dari Cano. Pada tahun 1521 Spanyol mendarat di Maluku.
    c. Ekspedisi Bangsa Inggris
    Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC (East Indian Company) Di Dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India/Asia Selatan dan Asia Timur.
    d. Kedatangan Bangsa Belanda di Jayakarta
    Bangsa Belanda memulai pelayarannya pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Para pedagang bangsa Belanda tiba di banten. Dari bandar Banten pelaut Belanda melanjutkan pelayarannya ke arah timur dan mereka kembali dengan membawa rempahrempah dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah bangsa Belanda berhasil menanamkan kekuasaan perdagangan dan ekonomi di Indonesia, pada tanggal 20 Maret 1602 Belanda membentuk kongsi dagang VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang dianjurkan oleh Johan van Oldenbarnelvelt yang mendapat izin serta hak istimewa dari raja Belanda.
    Alasan pendirian VOC adalah adanya persaingan di antara pedagang Belanda sendiri, adanya ancaman dari komisi dagang lain, seperti (EIC) Inggris, dan dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Untuk mendapatkan keleluasaan usaha di
    Indonesia, VOC memiliki hak oktroi, yaitu hak istimewa. Akan tetapi, VOC harus tetap tunduk kepada Belanda. Adapun tujuan mendirikan VOC adalah menghindari persaingan dagang antarpenguasa Belanda, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan bersaing dengan bangsa lain. VOC juga melakukan pelayaran Hongi, yaitu misi pelayaran Belanda yang ditugasi
    mengawasi, menagkap, dan mengambil tindakan terhadap para pedagang dan penduduk pribumi yang dianggapnya melanggar ketentuan perdagangan Belanda. Pada saat itu, VOC mendapat hak ekstirpasi, yaitu hak untuk menebang tanaman rempah-rempah yang dianggap kelebihan jumlahnya dengan tujuan menstabilkan harga (harga rempah-rempah tetap tinggi) VOC juga mendapat hak memungut pajak sebagai berikut.
    1) Verplichte leverantie, yaitu kewajiban bagi raja pribumi untuk membayar pajak hasil bumi kepada Belanda.
    2) Contingenten, yaitu pajak sewa tanah yang wajib untuk dibayarkan rakyat kepada VOC dalam bentuk hasil bumi. Tujuannya adalah untuk memjaga kas keuangan VOC Pengurus VOC semula hanya 60 orang, tetapi dianggap terlalu banyak sehingga
    diadakan pemilihan pengurus dan hanya tinggal 17 orang yang diambil dari bebrapa kota. Mereka yang terpilih menjadi pengurus disebut Dewan 17 (De Heeren seventien) atau TuanTuan 17) dan ketika VOC banyak urusannya maka Dewan 17 mengangkat Gubernur Jenderal (Raad van Indie) Pieter Both pada tahun 1610. Ia adalah gubernur jenderal VOC yang pertama di Indonesia.
    Usaha VOC semakin berkembang pesat (1623) dan berhasil menguasai rempah-rempah di Ambon dalam peristiwa Ambon Massacre. Selanjutnya, tahun 1641 VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. VOC selalu menggunakan batigslot politiek (politik mencari untung, 1602-1799) dengan memegang monopoli Belanda di Indonesia. Selain itu, VOC juga menjalankan politik devide et impera, yaitu system pemecah belah di antara rakyat Indonesia. VOC mampu menguasai Indonesia pada masa itu disebabkan oleh hal-hal berikut.
    1) VOC adalah organisasi dagang yang tertib dan para pengurusnya bekerja keras sehingga maju dengan pesat.
    2) Para pedagang di Nusantara belum memiliki kesatuan dan persatuan yang kuat.
    3) Banyak kerajaan di Indonesia yang mudah dikuasai VOC karena politik adu domba.
    Perjalanan kongsi dagang VOC lama-kelamaan mengalami kemunduran, bahkan VOC tuntuh pada tanggal 31 Desember 1799. Kemunduran VOC disebabkan oleh hal-hal berikut.
    1) Perang-perang yang dilakukan membutuhkan biaya yang besar, padahal hasil dari bumi Indonesia telah terkuras habis dan kekayaan Indonesia sudah terlanjur dikirim ke negeri Belanda. VOC tidak kuat lagi membiayai perang-perang tersebut. Kekayaan
    menyebabkan para pegawai VOC melupakan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab mereka terhadap pemerintah dan masyarakat. Untuk lebih memperkaya diri, mereka melakukan tindak korupsi sehingga merajalelalah korupsi di Indonesia ataupun di negeri Belanda.
    2) terjadinya jual beli jabatan. Seorang VOC yang ingin pulang ke negerinya karena sudah terlampau kaya atau pension dapat menjual jabatannya kepada orang lain dengan harga tinggi. Hal ini akan menjadi system suap yang merajalela.
    3) Tumbuhnya tuan-tuan tanah partikelir. Pemerintah yang kekurangan biaya untuk membiayai pemerintahannya dan perang terpaksa menjual tanah-tanah yang luas kepada orang-orang partikelir dengan hak pertuanan.
    4) Kekurangan biaya tersebut tidak dapat ditutup dengan hasil penjualan tanah saja. VOC harus juga mencari pinjaman. Akibatnya, utang VOC semakin besar.
    5) Pada akhir abad ke-18, VOC tidak mampu lagi memerangi pedagang-pedagang Eropa lainnya (Inggris, Prancis, dan Jerman) yang dengan leluasa berdagang di Nusantara sehingga monopoli VOC hancur. Keberadaan VOC sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harta milik dan utang-utangnya diambil alih oleh pemerintah negeri Belanda. Pemerintah kemudian membentuk Komisi Nederburg untuk mengurusinya termasuk mengurusi wilayah VOC di Indonesia (1800-1907).
    A. Kondisi Masyarakat pada Masa Penjajahan
  3. Masa Pemerintahan Hindia Belanda
    Antara tahun 1807-1811 Indonesia dikuasai oleh Republik Bataaf bentukan Napoleon Bonaparte, penguasa di Prancis (Belanda menjadi jajahan Prancis). Napoleon Bonaparte mengangkat Louis Napoleon menjadi wali negeri Belanda dan negeri Belanda diganti namanya menjadi Konikrijk Holland. Untuk mengurusi Indonesia, Napoleon mengangkat Herman Wiliem Daendels menjadi
    gubernur jenderal di Indonesia (1808-1811). Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris sehingga pusat perhatian Daendels ditujukan kepada pertahanan dan keamanan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh Daendels adalah sebagai berikut.
    a. Membentuk tentara gabungan yang terdiri dari orang-orang Bugis, Makassar, Bali, Madura dan Ambon.
    b. Menjadikan kota Batavia sebagai benteng pertahanan.
    c. Membuat galangan beserta kapalnya di Surabaya.
    d. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1.000 km.
    Pembangunan jalan ini menyebabkan ribuan orang mati karena kelelahan, siksaan, kelaparan, dan penyakit. Daendels tidak pernah mau menghiraukan penderitaan rakyat sehingga ia mendapat julukan Jenderal Guntur. Untuk memperoleh dana, Daendels menjual tanah-tanah kepada orang-orang swasta. Akibatnya, tanah-tanah partikelir mulai bermunculan di sekitar Batavia, Bogor, Indramayu, Pamanukan, Besuki, dan di tempat lain. Rumahnya sendiri di Bogor juga dijual kepada pemerintah, tetapi rumah itu tetap ditempatinya sebagai rumah tinggalnya. Tindakan dan kekejaman Daendels tersebut menyebabkan raja-raja Banten dan Mataram
    memusuhinya. Untuk menutup utang-utang Belanda dan biaya-biaya pembaruan tersebut, Daendels kembali menjual tanah Negara beserta isinya kepada swasta sehingga timbullah system tuan tanah di Jawa yang bertindak sebagai raja daerah, misalnya disekitar Batavia dan Probolinggo. Kekejaman Daendels tersebut terdengar sampai ke Prancis. Akhirnya, ia dipanggil pulang karena dianggap memerintah secara autokrasi dan Indonesia diperintah oleh Janssens.
  4. Masa Pemerintahan Inggris
    Gubernur Jenderal Janssens mengetahui bahwa tentara yang diciptakan. Janssens sangat khawatir untuk mempercayakan pertahanan atas wilayah Jawa kepada raja-raja di Jawa karena ia mengetahui bahwa raja-raja di Jawa sangat memusuhi Belanda. Pada tahun 1811, tentara Inggris mengadakan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Pasukan Inggris tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi pasukan Belanda. Disamping itu, pasukan Belanda juga mendapat serangan dari para raja-raja Jawa. Serangan-serangan itu menjadi penyebab menyerahnya Belanda tanpa bersyarat. Sejak tahun 1811 itu juga, wilayah Indonesia menjadi daerah jajahan East Indian Company (EIC), yaitu badan perdagangan Inggris yang berpusat di Kalkuta (India) yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Lord Minto. Untuk wilayah Indonesia, Lord Minto mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai pemegang pemerintahan dengan pangkat letnan gubernur jenderal.
    Dengan demikian, beralihlah Indonesia dari tangan Belanda ke tangan Inggris. Adapun langkahlangkah yang diambil Raffles antara lain sebagai berikut.
    a. Membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan.
    b. Para bupati dijadikan pegawai negeri.
    c. Melaksanakan perdagangan bebas.
    d. Melaksanakan landrente (pajak sewa tanah) dan Raffles menjual tanah kepada swasta.
    e. Menghapuskan perbudakan.
    f. Kekuasaan para raja dikurangi. Di Yogyakarta, Pangeran Notokusumo diangkat sebagai Paku Alam (1813), akibatnya Mataram Yogyakarta pecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Mataram di bawah Hamengku BUwono III dan Paku Alam di bawah Paku Alam I.
    Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau landrent-system atau landelijk stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan, antara lain sebagai berikut.
    a. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut.
    b. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah.
    c. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai.
    d. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.
    Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut.
    a. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat
    b. memiliki tanah yang sama.
    c. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani.
    d. Keterbatasan jumlah pegawai.
    e. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang
    Pada tanggal 13 Agustus 1814, di Eropa ditandatangani Perjanjian London oleh Inggris dan Belanda yang isinya Belanda memperoleh kembali bagian besar daerah koloninya termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1816 Raffles meninggalkan Indonesia dan Belanda kembali berkuasa di Indonesia.
  5. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda
    Dengan Perjanjian London, Belanda memperoleh kembali jajahannya atas Indonesia. Selanjutnya, Belanda membentuk Komisaris Jenderal yang akan melaksanakan kembali kekuasaan di Indonesia yang beranggotakan Elout, Buyskess, dan Van der Capellen. Namun, dengan inggris, ada wilayah Indonesia yang tidak dikembalikan kepada Belanda, yaitu daerah Sumatera dan sekitarnya.
    Pada bulan Maret 1816, Raffles menyerahkan kekuasaannya kepada John Fendall. Setelah itu, Raffles segera menuju Singapura dan membangun kota Singapura (1819). Singapura dijadikan pusat pertahanan Inggris sampai Perang Dunia II. Sementara itu, bekas wilayah kekuasaan Raffles diserahkan oleh John Fendall kepada komisaris jenderal pada tanggal 19 Agustus 1816. Dengan demikian, Indonesia sepenuhnya menjadi daerah kekuasaan Belanda dan diberi nama Nederlands Indie (Hindia Belanda).
    a. Tanam Paksa (Cultuurstelsel)
    Pada tahun 1830, pemerintah Belanda mengangkat gubernur jenderal yang baru untuk Indonesia, yaitu Van den Bosch yang diserahi tugas untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor, seperti tebu, the, tembakau, merica, kopi, kapas, dan kayu manis. Dalam hal ini, Van den Bosch mengusulkan adanya system tanam paksa. Adapun hal-hal yang mendorong Van den Bosch melaksanakan tanam paksa, antara lain Belanda membutuhkan banyak dana untuk membiayai peperangan, baik di negeri Belanda
    sendiri maupun di Indonesia. Akibatnya, kas Negara Belanda kosong. Sementara itu, di Eropa terjadi perang Belanda melawan Belgia (1830-1839) yang juga menelan banyak biaya. Tujuan diadakan tanam paksa adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya guna menutupi kekosongan kas Negara dan untuk membayar utang-utang Negara. Adapun pokokpokok aturan tanam paksa sebagai berikut.
    1) Seperlima tanah penduduk wajib ditanami tanaman yang laku dalam perdagangan internasional/Eropa.
    2) Tanah yang ditanami bebas pajak.
    3) Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam padi.
    4) Hasil panen dari tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah colonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak harus dibayar akan dibayarkan kembali kepada rakyat.
    5) Kegagalan tanaman/panen menjadi tanggung jawab pemerintah.
    Pelaksanaan tanam paksa diselewengkan oleh Belanda dan para petugasnya yang berakibat membawa kesengsaraan rakyat. Bentuk penyelewengan tersebut, misalnya kerja tanpa dibayar untuk kepentingan Belanda (kerja rodi), kekejaman para mandor terhadap para penduduk, dan eksploitasi kekayaan Indonesia yang dilakukan Belanda. Melihat penderitaan rakyat Indonesia, kaum humanis Belanda menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Tanam paksa mengharuskan rakyat bekerja berat selama musim tanam. Penderitaan rakyat bertambah berat dengan adanya kerja rodi membangun jalan raya, jembatan, dan waduk. Selain itu, rakyat masih dibebani pajak yang berat sehingga sebagian besar penghasilan rakyat habis untuk membayar pajak. Akibatnya, rakyat tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga kelaparan terjadi di mana-mana, seperti Cirebon, Demak, dan Grobogan. Sementara itu, dipihak Belanda, tanam paksa membawa keuntungan yang besar. Praktik tanam paksa mampu menutup kas Negara yang kosong sekaligus membayar utang-utang akibat banyak perang. Adapun tokoh-tokoh kaum humanis antitanam paksa sebagai berikut.
    1) Eduard Douwes Dekker yang memprotes pelaksanaan tanam paksa melalui tulisannya berjudul Max Havelaar. Dalam tulisan tersebut, ia menggunakan nama samara Multatuli, artinya aku yang menderita.
    2) Baron van Hoevell, ia seorang pendeta di Batavia yang berjuang agar tanam paksa dihapuskan. Usahanya mendapat bantuan dari Menteri Keuangan Torbecke.
    3) Fransen van de Putte, ia seorang anggota Majelis Rendah yang mengusulkan tanam paksa dihapuskan.
    4) Van Deventer, pada tahun 1899, menulis artikel berjudul Een Eereschuld (Utang Kehormatan) yang dimuat dalam majalah De Gids. Artikel tersebut berisi, antara lain mendirikan sekolah-sekolah bagi pribumi dan akhirnya akan melahirkan kaum cerdik pandai yang memelopori pergerrakan nasional Indonesia. Irigasi artinya mengairi sawahsawah, tetapi pada praktiknya yang diairi hanya perkebunan milik Belanda. Transmigrasi artinya memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa, misalnya Sumatera.
    Namun, praktinya berubah menjadi emigrasi, yaitu memindahkan penduduk Indonesia ke Suriname untuk kepentingan perkebunan Belanda. Akhirnya, tanam paksa dihapuskan, diawali dengan dikeluarkannya undang-undang (Regrering Reglement) pada tahun 1854 tentang Penghapusan Perbudakan. Namun, pada praktinya perbudakan baru dihapuskan pada tanggal 1 Januari 1860. Selanjutnya, pada tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Keuangan (Comptabiliteits Wet) yang mewajibkan anggaran belanja Hindia Belanda disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, ada pengawasan dari Badan Legislatif di Nederland, kemudian pada tahun 1870 dikeluarkan Undang-Undang Gula (Suiker Wet) dan Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) yang mengatur tentang prinsip-prinsip tanah dinegeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah pemerintah atau tanah pendududk. Tanam paksa benar-benar dihapuskan pada tahun 1917. Sebagai bukti kewajiban tanam paksa kopi di Priangan, Manado, Tapanuli, dan Sumatera Barat dihapuskan.
    b. Kolonial Liberal
    Setelah tanam paksa dihapuskan, pemerintah Belanda melaksanakan politik colonial liberal di Indonesia dengan memberikan kebebasan pada pengusaha swasta untuk menanamkan modal di Indonesia. Namun, pelaksanaannya tetap menyengsarakan rakyat karena kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan colonial Belanda. Belanda tetap melaksanakan cara-cara menguasai bangsa Indonesia dengan perjanjian, perang, dan pemecah belah. Pelaksanaan politik colonial liberal sering disebut politik pintu terbuka (opendeur politiek), yaitu membuka modal swasta asing untuk ditanamkan di Indonesia. Dengan politik tersebut, Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah, mendapatkan tenaga yang murah, tempat pemasaran barang produk Eropa, serta tempat penanaman modal asing. Modal swasta Belanda serta modal bangsa Barat lainnya masuk ke Indonesia dan ditanamkan ke dalam pertanian dan perkebunan sehingga perkebunan tebu dan tembakau berkembang
    pesat. Pembukaan daerah perkebunan di luar Jawa seperti di Sumatera menjadi semakin luas sehingga membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Oleh karena itu, muncullah system kontrak (kuli kontrak). Untuk menjamin agar para kuli tidak melarikan diri sebelum habis kontraknya, dikeluarkanlah peraturan Koeli Ordonnatie yang berisi ancaman hukuman bagi para pekerja perkebunan yang melanggar ketentuan. Pelaksanaan politik colonial liberal ternyata banyak mendatangkan penderitaan bagi rakyat terutama buruh sebab upah yang mereka terima tidak seperti yang tertera dalam kontrak. Akibatnya, banyak buruh yang melarikan diri, terutama dari Deli, Sumatera Utara.
    Dari kenyataan tersebut jelas Belanda tetap masih melaksanakan usaha menindas bangsa Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada hal-hal berikut.
    1) Kegiatan ekonomi baik perdagangan maupun perkebunan tetap dimonopoli Belanda walaupun dilaksanakan oleh kaum swasta Belanda sehingga tetap membawa kesengsaraan rakyat Indonesia.
    2) Belanda melaksanakan politik mencari untung sendiri dengan mendirikan kongsi Angkatan Laut Belanda (KLM) dan Angkatan Udara Belanda (KPM).
    3) Lewati perjanjian dan perang untuk menindas segala bentuk perlawanan terhadap Belanda.
    4) Banyak campur tangan dikalangan istana agar mudah memengaruhi para penguasa kerajaan.
    Selanjutnya pada awal abad ke-20, dari pihak Belanda mulai muncul sikap agak lunak, bahkan pada tahun 1918 Van Limburg Stirum memberikan Janji November yang isinya bahwa setelah Perang Dunia I, Indonesia akan diberi kemerdekaan. Oleh karena itu, dibentuknya Volksraad (Dewan Rakyat) yang merupakan alat keikutsertaan bangsa Indonesia dalam menentukan nasibnya.